Recent Posts

Comments

recentcomments

Gallery

Featured Posts

Videos

Recent Posts

Recent in Sports

Pages - Menu

Minggu, 30 April 2017

Mendikbud: Reformasi Pendidikan Mulai Tahun Ajaran Baru
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2017). (ANTARA Foto/Wahyu Putro A)
Purwokerto (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah menjalankan reformasi pendidikan mulai tahun ajaran baru 2017-2018.

"Mulai tahun ajaran baru nanti, guru-guru harus delapan jam berada di sekolah," katanya saat membuka Pameran Pendidikan dan Peluncuran Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sekolah Dasar di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Dengan demikian, ia menjelaskan, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus diselenggarakan minimum delapan jam dalam sehari namun ditiadakan pada Sabtu dan Minggu.

Pada hari Sabtu dan Minggu, ia melanjutkan, sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar namun tetap boleh menjalankan kegiatan-kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler, pramuka, atau latihan kepemimpinan.

"Silakan. Tetapi prinsipnya, hari Sabtu dan Minggu bukan merupakan jam dinas dari sekolah," katanya.

Ia berharap perubahan itu tidak disalahtafsirkan sehingga seolah-olah anak-anak harus berada di kelas terus menerus selama delapan jam atau penambahan mata pelajaran.

"Bahkan, saya cenderung mata pelajaran SD dan SMP akan dikurangi. Jadi jumlah mata pelajaran dikurangi, tetapi jumlah kegiatannya semakin banyak," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

"Kalau pelajaran banyak gurunya yang ceramah, yang pintar gurunya bukan muridnya, paling enggak gurunya pintar ceramah. Kalau mau ceramah, di pengajian saja, di masjid, di gereja, tetapi untuk di sekolah guru tidak diridai kalau banyak ceramah," katanya.

Ia mengatakan guru harus kreatif mengembangkan metode untuk membangkitkan aktivitas, minat, dan semangat murid untuk belajar.

Muhadjir mencontohkan, kalau dalam sehari ada tiga pelajaran masing-masing 45 menit, berarti dua jam pelajaran digunakan untuk belajar dan sisanya untuk kegiatan lain seperti membaca buku.

"Yang tahu persis adalah guru, bagaimana pendidikan karakter yang sekarang sudah mulai ditatar oleh tenaga-tenaga ahli," katanya.

Kalau guru merasa memerlukan kegiatan di luar ruang seperti mengunjungi museum, perpustakaan, atau pasar, bisa saja mata pelajaran hari itu ditangguhkan dan diberikan pada hari berikutnya supaya murid bisa sepenuhnya fokus pada kegiatan kunjungan tersebut.

"Jadi, sekolah harus dibikin luwes, fleksibel, tidak boleh kaku, pelajaran juga tidak boleh terjadwal secara kaku karena yang terpenting sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang dicapai di dalam proses belajar mengajar itu," katanya.

Mendikbud mengatakan jika guru dan kepala sekolahnya kreatif, maka siswa akan betah delapan jam di sekolah.

Terkait dengan pendidikan karakter, Muhadjir mengatakan Presiden telah mengamanatkan dalam Nawa Cita bahwa untuk siswa SD porsi pendidikan karakter 70 persen dan ilmu pengetahuan 30 persen dan bagi siswa SMP, pendidikan karakter porsinya 60 persen dan ilmu pengetahuan 40 persen. (*)
Editor: Didik Kusbiantoro
Kemdikbud Terapkan Zonasi Penerimaan Siswa Baru 2017/2018
Sarilamak, Sumbar (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan memulai menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru mulai tahun ajaran 2017/2018.

"Nanti kita akan menggunakan sistem zonasi atau sekolah pakai zona. Maka tidak boleh ada siswa di dalam zona itu yang tidak diterima, apapun alasannya. Apalagi pakai tes," kata dia di Payakumbuh, Senin.

Hal itu dikatakannya saat bersilaturrami dengan kepala sekolah se-Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), dimana kegiatan tersebut diselenggarakan di Pandopo Rumah Dinas Bupati setempat.

Ia mengatakan hal itu mangatasi pelajar untuk berburu masuk ke sekolah-sekolah favorit yang jauh dari tempat dia berdomisili atau keluar dari daerahnya. 

"Semua sekolah sekarang harus jadi favorit. Dengan cara zonasi itu dapat mengatasi timbulnya sekolah favorit," kata Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Menurutnya, sebelumnya penerimaan murid baru di sekolah-sekolah negeri menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari nilai evaluasi belajar murni (NEM). 

Akibatnya, banyak muncul sekolah-sekolah favorit yang berdampak negatif pada beberapa hal, seperti para murid berlomba untuk masuk sekolah favorit tersebut, sehingga banyak sekolah yang kurang favorit jadi kekurangan murid.

Untuk itu pemerintah akan mengubah sistem penerimaan siswa baru yang menggunakan NEM atau grade menjadi berdasarkan zonasi, sehingga semua sekolah baik negeri maupun swasta wajib untuk menerima murid-murid baru yang masuk dalam radius zonasinya.

Muhadjir menambahkan untuk menerapkan sistem zonasi tersebut, peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), mulai dari SD hingga SMA sangat dibutuhkan karena ia akan menetapkan kuota masing-masing sekolah di zonanya.

Salah seorang orang tua murid di Kabupaten Limapuluh Kota, Nailul Amri menyambut baik sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tersebut.

Menurutnya, selain membeda-bedakan sekolah pola penerimaan siswa baru seperti tahun sebelumnya juga rawan terjadi pungli sebab orang tua mau membayar berapapun asal anaknya dapat masuk sekolah favorit.

"Solusinya cukup bagus, tinggal lagi bagaimana penerapannya di lapangan nantinya," kata dia. (*)

Rabu, 19 April 2017

Foto Smks Ymik Jakarta.

Kamis, 13 April 2017


Jakarta, Kemendikbud --- Ujian nasional (UN) jenjang SMA dan MA telah berlangsung selama empat hari, yakni tanggal 10 hingga 13 April 2017. Dari total 20.553 SMA/MA, jumlah sekolah yang menerapkan UNBK lebih sedikit daripada sekolah penyelenggara UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). Namun menariknya, jumlah siswa peserta UNBK justru lebih banyak daripada jumlah siswa peserta UNKP.

Pada UN tahun 2017, terdapat 9.661 sekolah penyelenggara UNBK dan 10.892 sekolah penyelenggara UNKP. Dari jumlah sekolah tersebut, terdapat 1.145.341 siswa yang menjadi peserta UNBK, sedangkan jumlah peserta UNKP hanya 666.878 siswa. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Dadang Sudiyarto mengatakan, hal tersebut terjadi karena adanya resource sharing atau berbagi sumber daya antarsekolah penyelenggara UNBK.

“Jadi sekolah yang tidak mampu menyelenggarakan UNBK secara mandiri ini kita menyebutnya bukan menumpang ke sekolah lain, melainkan terjadi resource sharing,” ujar Dadang dalam konferensi pers tentang Ujian Nasional jenjang SMA/MA di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Dari 9.661 sekolah penyelenggara UNBK, sebanyak 7.689 sekolah menyelenggarakan UNBK secara mandiri, sedangkan 1.972 sekolah bergabung dengan sekolah lain, baik sesama jenjang (SMA/MA/SMK), maupun  berbeda jenjang (SMP/MTs). Secara nasional, ada tiga provinsi yang seluruh sekolahnya menyelenggarakan UNBK SMA/MA, yaitu Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

Setelah UN jenjang SMA/MA, Kemendikbud masih memiliki rangkaian pelaksanaan ujian nasional berupa UN SMP/MTs, Ujian Susulan untuk SMA/SMA/MA/MAK, Ujian Susulan untuk SMP/MTs, dan UN Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan Paket C). Ujian Susulan untuk SMA/MA/SMK/MAK akan berlangsung dua hari, yaitu tanggal 18 dan 19 April 2017.

“Ujian Susulan ini diperuntukkan bagi peserta yang berhalangan ikut UN (jadwal regular) karena sakit atau alasan tertentu. Ujian Susulan juga untuk peserta UNBK kemarin yang mengalami gangguan teknis saat ujian,” kata Dadang.

Ia menambahkan, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, karena tanggal 19 April akan digelar pilkada, maka Ujian Susulannya akan berlangsung pada tanggal 18 dan 20 April 2017. Kemudian, UN Pendidikan Kesetaraan untuk Paket C akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 15 dan 16 April 2017, sedangkan gelombang kedua tanggal 22 dan 23 April 2017.

Terkait isu kebocoran soal yang beredar di kalangan siswa, Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto mengatakan, Inspektorat Jenderal Kemendikbud menindaklanjuti laporan yang masuk tentang kecurangan dalam penyelenggaraan UN. “Ada laporan yang ternyata hoax, tidak benar. Tapi untuk laporan yang terbukti benar akan kami tindaklanjuti dengan serius,” tegasnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso mengatakan, secara umum pelaksanaan UN SMA/MA berjalan dengan baik dan lancar. Jumlah pengaduan yang masuk ke Kemendikbud pun hanya sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. “Memang masih ada beberapa laporan kejadian kecil di daerah, tapi jumlahnya tidak banyak,” ujarnya. (Desliana Maulipaksi)

    Blogger news

    Blogroll

    Pages

    About